Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menjadi gerbang masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia tengah diterpa isu serius. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengungkapkan adanya dugaan kuat praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK, yang bahkan disinyalir melibatkan jaringan terorganisir.

Indikasi ini muncul setelah panitia menemukan sejumlah pola jawaban mencurigakan dari peserta yang tersebar di berbagai pusat ujian. Selain itu, hasil analisis forensik digital menunjukkan adanya kesamaan aneh antar peserta yang tidak berada di lokasi ujian yang sama. Dari sinilah dugaan kecurangan skala besar mulai terkuak.

Modus yang Dicurigai: Bukan Sekadar Mencontek

Tidak seperti kasus mencontek biasa, kecurangan kali ini diduga menggunakan perangkat teknologi canggih, seperti kamera tersembunyi, alat komunikasi mini, hingga sistem remote yang memanfaatkan pihak ketiga di luar ruangan ujian. Beberapa peserta diduga mendapat bantuan secara real-time dari luar lokasi melalui jaringan khusus.

Panitia SNPMB menduga kuat bahwa praktik ini tidak dilakukan secara individu, melainkan diorganisir oleh kelompok tertentu yang sudah berpengalaman dalam manipulasi ujian. Bahkan, beberapa peserta diduga telah membayar jasa oknum dengan biaya tinggi untuk bisa “dibantu” selama UTBK berlangsung.

Langkah Cepat Panitia: Audit Digital dan Pemanggilan Peserta

Sebagai respons atas kecurigaan ini, Panitia SNPMB langsung melakukan audit menyeluruh terhadap hasil UTBK yang dianggap mencurigakan. Mereka menggunakan sistem pengawasan digital, termasuk analisis log komputer, rekaman CCTV, dan data biometric.

Selain itu, beberapa peserta telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti bersalah, sanksi berat akan dijatuhkan, mulai dari pembatalan hasil UTBK hingga pelaporan ke pihak berwajib.

“Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk kecurangan. Ini menyangkut integritas pendidikan tinggi di Indonesia,” tegas salah satu perwakilan panitia SNPMB dalam konferensi pers.

Apa Dampaknya bagi Peserta Lain?

Tentu saja, isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta UTBK lainnya. Banyak yang merasa resah dan mempertanyakan apakah hasil seleksi akan tetap adil, terutama bagi mereka yang mengikuti ujian dengan jujur.

Panitia menegaskan bahwa peserta yang tidak terlibat tidak perlu khawatir. Proses evaluasi dilakukan dengan ketat, dan hanya peserta dengan bukti kecurangan yang akan dikenai sanksi. SNPMB juga berkomitmen untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses seleksi.

Kesimpulan: UTBK Butuh Pengawasan Lebih Ketat

Kasus ini menjadi pengingat bahwa ujian nasional, meskipun sudah berbasis komputer dan diawasi secara digital, masih rentan terhadap manipulasi jika tidak diawasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, SNPMB harus memperkuat sistem keamanan ujian, termasuk pelatihan pengawas dan peningkatan infrastruktur digital.

Kecurangan bukan hanya merugikan peserta lain, tapi juga merusak kredibilitas sistem pendidikan nasional. Maka dari itu, upaya bersama untuk menjaga integritas UTBK harus menjadi prioritas semua pihak—dari penyelenggara hingga peserta.