Pernyataan Ribka Tjiptaning tentang masa kepemimpinan almarhum Soeharto memicu perdebatan nasional.
Laporan hukum yang dilayangkan terhadapnya dianggap sebagian pihak sebagai bentuk pengujian terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.
Pro dan Kontra di Tengah Publik
Sejak video pernyataannya beredar luas, publik langsung terbelah.
Sebagian mendukung langkah hukum yang diambil sejumlah kelompok masyarakat, menilai tokoh publik harus berhati-hati saat berbicara di ruang terbuka.
Namun, banyak pula yang menilai laporan tersebut berlebihan dan berpotensi membungkam ruang diskusi politik yang sehat.
Tagar dan komentar tentang Ribka ramai di media sosial.
Sebagian pengguna memuji keberaniannya berbicara jujur soal sejarah, sementara yang lain menilai ucapannya bisa memicu konflik ideologis.
Pengamat Politik Ikut Menilai
Beberapa pengamat politik memandang kasus ini bukan hanya persoalan pribadi Ribka, tetapi juga refleksi dari kondisi demokrasi Indonesia.
Menurut mereka, kebebasan berpendapat memang dijamin konstitusi, namun di sisi lain harus diimbangi dengan etika dan tanggung jawab sosial.
“Ruang publik sekarang sangat sensitif. Setiap kata bisa dipelintir dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu,” ujar seorang analis dari lembaga riset politik nasional.
Ia juga menilai bahwa dinamika seperti ini sering muncul menjelang tahun politik, ketika isu historis dan ideologis digunakan untuk menggeser perhatian publik.
PDI-P Tegaskan Sikap
PDI Perjuangan tetap menunjukkan dukungan terhadap Ribka Tjiptaning.
Beberapa politisi senior menyebut, pernyataan Ribka adalah bentuk pandangan kritis terhadap sejarah yang seharusnya tidak langsung diartikan sebagai penghinaan.
“Bu Ribka bicara apa adanya, tidak bermaksud menyerang siapa pun,” ujar salah satu anggota DPR dari fraksi yang sama.
Partai juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menunggu proses hukum berjalan secara objektif.
Demokrasi dan Tantangan Era Digital
Kasus Ribka Tjiptaning menjadi pengingat bahwa di era digital, batas antara opini pribadi dan pernyataan politik semakin tipis.
Setiap ucapan publik bisa dengan mudah menyebar dan menimbulkan dampak besar, baik secara politik maupun sosial.
Meski demikian, banyak pihak berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting bahwa kebebasan berbicara dan tanggung jawab publik harus berjalan seimbang.
Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika semua pihak mampu menghormati perbedaan pandangan tanpa harus saling melaporkan.
