Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mencuat ke publik. Menanggapi situasi tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) langsung bertindak cepat. Mereka menemui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM guna menggali informasi lebih dalam mengenai peristiwa yang terjadi serta mendalami potensi perlindungan terhadap korban.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen LPSK dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan maksimal, sekaligus mendorong penanganan kasus yang transparan, adil, dan berpihak pada korban.

Pertemuan LPSK dan Satgas PPKS UGM

Dalam kunjungan tersebut, pihak LPSK menggali sejumlah informasi penting terkait penanganan kasus, posisi korban, serta bentuk pendampingan yang sudah diberikan pihak kampus. Satgas PPKS UGM, sebagai garda terdepan dalam menangani kasus ini, turut menjelaskan kronologi peristiwa, respons dari institusi, serta langkah-langkah yang tengah ditempuh.

Selain itu, LPSK juga mengonfirmasi kesiapan mereka untuk memberi perlindungan hukum dan psikologis kepada korban. Ini termasuk pendampingan selama proses hukum berlangsung, serta upaya pemulihan trauma secara menyeluruh.

Komitmen LPSK Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Kehadiran LPSK dalam kasus ini mengirim pesan penting: bahwa korban kekerasan seksual tidak sendirian. Lembaga ini hadir untuk memastikan korban bisa bicara tanpa takut intimidasi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari institusi pendidikan.

LPSK juga mendorong pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik secara terbuka dan akuntabel. Karena itu, kerja sama dengan Satgas kampus menjadi kunci agar proses berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga adil bagi semua pihak.

Kekerasan Seksual oleh Figur Akademik: Tanggung Jawab Bersama

Keterlibatan seorang guru besar dalam kasus seperti ini memunculkan pertanyaan besar tentang integritas dan perlindungan lingkungan belajar di kampus. Oleh sebab itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk tak hanya fokus pada akademik, tapi juga pada keamanan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan Satgas PPKS di seluruh perguruan tinggi, serta membuktikan bahwa tak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual, siapapun status dan jabatannya.

Kesimpulan: Kolaborasi Kuat Demi Keadilan Korban

Kunjungan LPSK ke Satgas UGM menjadi langkah krusial dalam membuka ruang keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan keterlibatan aktif lembaga negara, seperti LPSK, harapan korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan semakin terbuka lebar.

Kasus ini harus menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus bukan isu sepele, dan tidak boleh diredam demi menjaga nama baik institusi. Sebaliknya, transparansi, keberanian, dan kolaborasi seperti yang dilakukan LPSK dan UGM, harus jadi standar baru dalam menangani kasus-kasus serupa ke depan.