Demokrasi merupakan napas utama dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Meski keduanya memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat, mekanisme teknis yang digunakan untuk memilih pemimpin nasional memiliki perbedaan fundamental yang menarik untuk dipelajari. Memahami perbedaan ini penting bagi kita sebagai warga negara untuk memperkaya perspektif mengenai efektivitas dan tantangan dalam menjalankan pesta demokrasi.
Perbedaan Mekanisme: Electoral College vs Popular Vote
Perbedaan paling mencolok terletak pada metode penghitungan suara untuk memilih Presiden. Indonesia menerapkan sistem Popular Vote atau suara terbanyak secara langsung. Dalam sistem ini, setiap suara individu dari Sabang sampai Merauke dihitung secara akumulatif. Siapa pun pasangan calon yang meraih lebih dari 50% suara nasional dengan persebaran tertentu, dialah yang menang. Prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai” tercermin sangat kuat di sini.
Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College. Warga Amerika tidak memilih Presiden secara langsung, melainkan memilih “elektor” di negara bagian mereka. Setiap negara bagian memiliki jumlah suara elektoral yang berbeda berdasarkan populasi. Sistem ini sering menggunakan prinsip Winner-Take-All, di mana kandidat yang menang di satu negara bagian akan menyapu bersih seluruh suara elektoral dari negara bagian tersebut. Dampaknya, seorang kandidat bisa memenangkan suara rakyat secara nasional namun kalah dalam pemilihan karena jumlah suara elektoral yang lebih kecil.
Representasi Wilayah dan Keadilan Demokrasi
Sistem Electoral College di Amerika Serikat dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan antara negara bagian berpenduduk padat dan yang kecil. Tanpa sistem ini, para kandidat mungkin hanya akan berkampanye di kota-kota besar dan mengabaikan wilayah pedesaan. Namun, kritikus berpendapat sistem ini kurang demokratis karena suara pemilih di negara bagian tertentu terasa “lebih berharga” daripada di tempat lain.
Di Indonesia, sistem pemilihan langsung memberikan legitimasi yang sangat kuat kepada pemimpin terpilih karena ia benar-benar pilihan mayoritas rakyat secara riil. Tantangannya adalah potensi pemusatan perhatian kampanye hanya di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Oleh karena itu, syarat kemenangan di Indonesia juga mencakup kewajiban menang di lebih dari setengah jumlah provinsi untuk memastikan representasi geografis yang adil.
Pembelajaran untuk Demokrasi Kita
Dari perbandingan ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Amerika Serikat mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan federasi agar wilayah kecil tidak tergilas oleh dominasi wilayah besar. Sementara itu, Indonesia menunjukkan bahwa transparansi dan kesederhanaan dalam “satu orang satu suara” memberikan rasa keadilan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bagi demokrasi Indonesia, poin penting yang bisa dipetik adalah bagaimana menjaga kualitas partisipasi publik. Sistem langsung kita memerlukan literasi politik yang tinggi agar masyarakat tidak terjebak pada populisme semata, melainkan pada rekam jejak dan program kerja. Di sisi lain, stabilitas sistem yang dimiliki AS selama berabad-abad menjadi cermin bagi kita untuk terus memperkuat institusi penyelenggara pemilu agar tetap independen dan dipercaya.
