Dalam beberapa pekan terakhir, linimasa media sosial ramai dengan keluhan warganet soal prosedur pengambilan motor curian yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Meskipun motor telah berhasil diamankan, banyak korban mengaku kesulitan mengambil kembali kendaraannya. Tak jarang, mereka harus melewati proses yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Keresahan ini akhirnya memicu berbagai pertanyaan: Apakah prosedur pengambilan motor benar-benar serumit itu? Haruskah membayar biaya tambahan? Dan yang paling penting: Apa sebenarnya aturan resmi dari pihak berwenang?

Suara Warganet: Harapan vs Realita

Sejumlah pengguna Twitter dan TikTok membagikan pengalaman pribadi mereka, mulai dari diminta membawa surat-surat lengkap hingga harus bolak-balik ke kantor polisi dan kejaksaan. Bahkan, ada yang menyebutkan adanya “biaya tak resmi” agar motor bisa cepat keluar. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan efisiensi prosedur di lapangan.

Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya, jika motor curian menjadi barang bukti dalam kasus hukum yang belum selesai, maka kendaraan tersebut tidak bisa langsung diserahkan ke pemilik tanpa izin resmi dari kejaksaan.

Polri Angkat Bicara: Ini Prosedur Resminya

Menanggapi kegaduhan di dunia maya, Polri akhirnya memberikan klarifikasi melalui keterangan resmi. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, masyarakat memang berhak mendapatkan kembali kendaraannya, namun harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Berikut prosedur pengambilan motor curian menurut Polri:

1. Lapor ke kantor polisi tempat motor diamankan.
2. Bawa dokumen lengkap: STNK, BPKB, dan KTP sesuai nama pemilik.
3. Jika motor masih menjadi barang bukti, pemilik harus menunggu izin dari penyidik dan kejaksaan.
4. Tidak ada pungutan biaya dalam proses pengambilan motor.

Pihak Polri juga menegaskan bahwa jika ada oknum yang meminta pungutan liar, masyarakat bisa langsung melaporkan melalui Propam Polri atau media pengaduan resmi yang tersedia di situs dan aplikasi Polri.

Transparansi Jadi Kunci Perbaikan Layanan

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri mengakui pentingnya membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, mereka terus berupaya untuk memperbaiki sistem pelayanan, termasuk dalam hal pengambilan barang bukti. Penegasan bahwa tidak ada biaya resmi saat pengambilan motor tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Namun, tantangan di lapangan masih ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan peningkatan transparansi di level polsek hingga polda sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak kembali viral dengan narasi negatif.

Kesimpulan: Hak Masyarakat, Tanggung Jawab Aparat

Motor yang telah ditemukan setelah dicuri adalah hak mutlak pemilik. Namun, proses pengambilannya tetap harus melewati mekanisme hukum demi menjaga bukti dan menegakkan keadilan. Polri sudah menjelaskan prosedur resminya secara terbuka.

Kini, tinggal bagaimana semua pihak—baik korban, polisi, maupun jaksa—dapat bekerja sama secara adil dan transparan. Jika masyarakat mendapat perlakuan tak pantas atau pungli saat mengambil motor curian, jangan ragu untuk melapor. Karena pada akhirnya, hukum dan keadilan harus berpihak pada korban.