Jagat Twitter kembali panas. Kali ini, sorotan tertuju pada Rektor Universitas Indonesia (UI) yang dikabarkan merangkap jabatan di institusi lain. Publik maya, khususnya di Twitter, langsung bereaksi keras. Banyak netizen menilai rangkap jabatan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap etika publik dan potensi konflik kepentingan.

Awal Mula Isu Mencuat

Isu ini mulai ramai setelah beredar tangkapan layar dokumen resmi yang menunjukkan nama Rektor UI tercantum sebagai pejabat atau komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, perbincangan netizen semakin menggema sejak unggahan itu viral pada awal pekan ini.

Tak butuh waktu lama, kata kunci “Rektor UI” dan “rangkap jabatan” langsung merajai trending topic di Twitter. Warganet dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga mahasiswa, menyuarakan kritik tajam.

Netizen Julidin: Kritik Tajam di Balik Cuitan

Melalui berbagai cuitan, netizen mempertanyakan integritas dan profesionalisme pejabat kampus tersebut. Beberapa di antaranya juga membandingkan dengan peraturan lama yang sempat melarang rangkap jabatan bagi pejabat tinggi perguruan tinggi negeri.

Sebagian besar komentar bernada sarkasme, seperti:

“Jadi rektor kurang sibuk, makanya cari kerja sampingan ya, Pak?”

Komentar-komentar ini mencerminkan kekecewaan publik, terutama karena jabatan rektor dianggap sebagai posisi strategis yang seharusnya fokus mengurus kemajuan pendidikan tinggi.

Rangkap Jabatan dan Implikasinya

Perdebatan soal rangkap jabatan bukan hal baru di Indonesia. Namun, ketika terjadi pada institusi pendidikan seperti UI, sorotan menjadi lebih tajam. Banyak pihak menilai bahwa rangkap jabatan berisiko mengganggu fokus dan kinerja seorang pemimpin akademik.

Selain itu, isu ini memunculkan kembali diskusi tentang kode etik jabatan publik dan transparansi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dalam konteks reformasi birokrasi, rangkap jabatan dianggap kontraproduktif.

Apalagi, posisi rektor bukan sekadar simbol. Ia menjadi penentu arah kebijakan pendidikan, riset, dan pengembangan kampus secara keseluruhan. Maka, wajar jika publik menuntut dedikasi penuh.

Belum Ada Klarifikasi Resmi

Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Rektorat Universitas Indonesia. Namun, tekanan publik terus menguat. Beberapa mahasiswa bahkan mengancam akan melayangkan petisi jika tidak ada klarifikasi terbuka dalam waktu dekat.

Sebagai institusi pendidikan tertua dan terbesar di Indonesia, UI dinilai perlu segera merespons isu ini secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah institusi.